Menganal asas-asas pemerintahan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdapat 3 (tiga) macam asas pemerintahan yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, pemerintah meyerahkan wewenang pemerintahannya kepada daerah otonom (pemerintah daerah) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bedasarkan asas desentralisasi pemerintah daerah berhak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga daerah sendiri, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi ini pemerintah melimpahkan wewenangnya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

Dalam asas tugas pembantuan, pemerintah memberi penugasan-penugasan kepada daerah dan desa dan atau dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiyaan, sarana dan perasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggujawabkannya kepada yang menugaskan.

Sumber : Buku Kewarganegaraan